Benang Kusut Pembajakan Software Indonesia

18 May 2009

Sulit rasanya menghilangkan geliat software bajakan di bumi Indonesia. Jangankan berharap menghilangkan, menurunkan 1% tingkat pembajakannya saja sudah super sulit.

Menurut hasil penelitian terbaru lembaga riset IDC, pada tahun 2008 lalu tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 85%, atau merangkak naik dibandingkan 2007 yang berada di angka 84%.

Prestasi minor ini tentu seakan menjadi tamparan telak bagi pemerintah. Pasalnya, kalau dirunut ke belakang, sederet program untuk memasyarakatkan penggunaan software legal di Tanah Air telah digalakkan. Mulai dari sosialisasi hingga rentetan razia oleh pihak kepolisian.

Bahkan, pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran terkait HaKI ini lewat kelompok kerja yang diberi nama Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (Timnas HaKI).

Tim tersebut bisa dikatakan sebagai tim bertabur ‘bintang’, sebab jajarannya diisi oleh deretan menteri dan pejabat setingkat menteri. Tak ayal, di awal kelahirannya, tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden no 4 tahun 2006 itu digadang-gadang dapat menjadi penyelamat muka Indonesia di mata dunia yang begitu concern terhadap permasalahan HaKI.

Namun apa mau dikata, setelah sukses meninggalkan presentase pembajakan 87% menjadi 84% di 2007 — serta vonis kelam Priority Watch List di 2006 — Indonesia kembali menapak jalan mundur berdasarkan penelitian terbaru. Kekecewaannya pun berlipat, kembali ke daftar Priority Watch List USTR dan presentase pembajakan mengalami kenaikan.

Memang, yang diurus Timnas HaKI bukan cuma soal pembajakan software. Tapi jika dibandingkan dengan industri lain, seperti industri farmasi, musik, dan industri lain yang terkait HaKI, industri software terlihat lebih gencar melakukan aksi kampanye dengan menggandeng pemain industri atau asosiasi terkait.

Pilih Software Asli atau Beras?

Khusus masalah penggunaan software bajakan yang dianggap sebagian kalangan sudah menjadi ‘budaya’, tentu patut diberi perhatian khusus. Pasalnya, ‘budaya’ yang dimaksud di sini lahir dari desakan bebagai hal. Mulai dari produsen software, pemerintah hingga salah dari penggunanya juga.

Tak percaya, coba tanyakan kepada pengguna software bajakan kenapa dirinya tak membeli software asli. Pasti sebagian besar akan menjawab bahwa karena software legal tersebut jauh lebih mahal harganya. Ya, inilah salah satu sumber permasalahan tersebut.

Software yang paling banyak dibajak di Indonesia ataupun belahan dunia lainnya adalah software yang biasa dipakai sehari-hari, seperti aplikasi perkantoran, edit gambar dan desain serta anti virus. Namun coba tengok harga jual resmi dari software-software tersebut, pasti di kisaran puluhan hingga ratusan dolar AS.

Nah, dengan harga tersebut, mampukah hal ini disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia? Sepertinya tidak. Tak pelak, ketika ada ajakan soal ‘pentingnya membeli software asli’ maka tak sedikit cibiran yang menyertai sambil mengatakan bahwa dana untuk membeli software legal lebih baik dialokasikan untuk membeli beras untuk stok sebulan.

Sehingga tak salah, jika kampanye pemerintah soal penggunaan software legal belakangan lebih menyasar pengguna korporat. Mungkin mereka menyadari bahwa untuk pengguna korporat lebih mempunyai daya beli ketimbang pengguna rumahan (personal user). Namun langkah ini sepertinya menjadi serba salah karena jumlah pengguna software bajakan justru lebih banyak berasal dari personal user yang daya belinya rendah.

AS boleh saja ditetapkan sebagai negara dengan tingkat pembajakan terendah dengan presentase 20%. Namun apakah masyarakat di negara adidaya itu bisa disandingkan dengan Indonesia yang notabene standar hidupnya jauh lebih rendah.

Produsen software tentu perlu memperhatikan hal ini. Boleh saja mereka beralasan bahwa harga yang ’selangit’ tersebut terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya produksi dan R&D untuk membuat produk mereka.

Namun ketimbang akan banyak pengguna software mereka yang malah tidak bayar, bukankah bakal lebih baik mendapat pemasukan meski seadanya daripada tidak dapat apa-apa. Dengan kata lain, jangan memperlakukan setiap negara atau segmen pasar dengan perlakuan yang sama karena kemampuan daya beli mereka berbeda.

Pilihan Open Source

Alternatif untuk menghindari penggunaan software bajakan sebenarnya bisa dilakukan dengan hijrah ke software Open Source yang bisa didapatkan dengan gratis. Namun banyak pengguna komputer yang ketika disodori Open Source malah menolak karena alasan tidak mengerti cara penggunaannya alias tidak familiar.

Mereka yang menolak tersebut biasanya sudah kadung dijejali dengan software proprietary dari awal mereka belajar komputer. Habis mau bagaimana lagi, dewasa ini, pelajaran komputer sudah diajarkan di bangku sekolah dasar, bahkan ada juga yang sejak taman kanak-kanak.

Namun apa yang diajarkan para pendidik hampir semuanya merupakan software proprietary, jadi tunas-tunas bangsa ini seakan sudah ‘dicuci otak’ sejak menggerakkan jari jemarinya untuk pertama kali di atas keyboard.

Tak salah jika hal itu sempat membuat kegelisahan praktisi TI Tanah Air Onno Purbo. Ia pun pernah mendesak pemerintah untuk memasukkan kurikulum Open Source dalam pelajaran TI di sekolah. Tujuannya, jelas untuk meruntuhkan dominasi software proprietary di sektor pendidikan.

Namun pemerintah pun sepertinya adem ayem saja menanggapi hal tersebut. Dengan tetap membiarkan kurikulumnya sambil terus berharap tingkat pembajakan software di Indonesia turun.

Memimpin dengan Contoh

Ada hal menarik yang disampaikan Kepala Perwakilan Business Alliance Indonesia Donny A. Sheyoputra beberapa waktu lalu terkait cara untuk menekan penggunaan software ilegal. Yaitu pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu tentang penggunaan software legal sebelum menuntut masyarakat melakukan hal sama.

Ini juga yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat, apakah lembaga pemerintah dan pihak kepolisian sudah bersih dari software bajakan sebelum berkoar-koar ke masyarakat?

Tentu jika itu bisa diungkap dan dibuktikan tentu bisa menjadi dorongan tersendiri buat masyarakat melihat sang pemimpinnya sudah melakukan hal benar. Namun jika ternyata masih menjadi misteri sepertinya asa masyarakat untuk ‘be legal’ pun sulit terealisasi.

Penulis, Ardhi Suryadhi, adalah wartawan detikINET.com. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat institusi tempatnya bekerja.


TAGS


-

Author

Follow Me


Categories

Archive